INTIMNEWS.COM, JAKARTA – kuasa memberikan keringanan iuran sebesar 50 persen hasilkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Mortalitas (JKM) sebar peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai tapak konkret merawat daya beli sekaligus memperbaiki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
pejabat Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berucap, aturan tersebut merupakan bentuk kehadiran bangsa internal menjaga pekerja tetap terlindungi di inti berbagai tantangan ekonomi, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Melalui aturan ini, kuasa memberikan keringanan iuran agar makin lumayan berlimpah pekerja BPU meraih terlindungi, tak memakai mengurangi Faedah Nan didapat,” ujar Yassierli internal siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (28/4/2026).
Ia memaparkan, keringanan iuran ini Beraksi sebar peserta BPU di berbagai sektor, berdua ketentuan tertentu sesuai regulasi. hasilkan sektor transportasi, seperti pengemudi layanan berbasis app, pengemudi non-app, dan kurir, aturan ini Beraksi mulai Januari 2026 hingga Maret 2027. Fana itu, sebar peserta BPU di eksternal sektor transportasi, keringanan iuran Beraksi pada April hingga Desember 2026.
Menaker menegaskan, meskipun iuran diturunkan, Faedah perlindungan tetap disampaikan secara penuh sesuai ketentuan program. Faedah tersebut mencakup perlindungan JKK dan JKM, termasuk santunan dan beasiswa sebar peserta dan keluarganya.
“Kami Mau menjaga pekerja Tak hanya mendapatkan iuran Nan kelebihan enteng, tetapi juga tetap meraih perlindungan Nan optimal,” katanya.
aturan ini diharapkan meraih menaikkan kesadaran pekerja akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus menegaskan ketahanan ekonomi pekerja, khususnya di sektor BPU.
Sebagai bagian dari realisasi aturan, penyesuaian iuran ini Tak Beraksi sebar peserta BPU Nan iurannya dibayarkan melalui APBN atau APBD.
Selain itu, kuasa juga menegaskan perlindungan pekerja di sektor platform digital melalui penetapan standar hadiah masa Raya (BHR) sebar pengemudi ojek daring dan kurir. Besarannya ditentukan minimal 25 persen dari rata-rata pendapatan Higienis selama 12 purnama terakhir, menggantikan skema sebelum itu Nan bergantung pada aturan masing-masing platform.
“Kebijakann ini tentunya memberikan kepastian Nan kelebihan Jernih dan terukur sebar pekerja di sektor platform digital terkait hak pendapatan pelengkap mereka,” ucapan Yassierli. (**)
Editor: Andrian
