INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalimantan center (Kalteng), Darliansjah menegaskan, penilaian tubuh Layanan Biasa area (BLUD) hasilkan UPT Laboratorium Lingkungan harus dijalankan menyeluruh, terukur, dan Tak sekadar formalitas.
Hal itu disampaikannya ketika memimpin rapat sinkronisasi tata tapak penilaian BLUD di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 30 April 2026.
Menurutnya, tahapan penilaian harus Melangkah terpadu mulai dari administrasi, substansi, hingga teknis di lapangan agar keluaran pada akhirnya akurat-akurat mencerminkan kesiapan unit layanan.
“Penilaian ini Tak lumayan hanya di atas kertas. Seluruh harus dilihat langsung di lapangan Agar hasilnya akurat-akurat sesuai kondisi riil,” ujarnya.
Ia memaparkan, tim penilai telah mulai bekerja dan tahapan peninjauan lapangan akan segera dijalankan internal Masa tidak berjarak.
Darliansjah mengevaluasi tahapan ini Krusial dikarenakan kondisi BLUD bukan hanya soal perubahan administrasi, tetapi menyangkut pola kerja layanan Nan extra Berdikari dan Luwes.
“Kalau Mau menerapkan BLUD, maka kesiapan unitnya harus akurat-akurat Jernih. Jangan Tiba statusnya berubah, tapi pola kerjanya tetap Baju,” katanya.
Ia menegaskan, standar minimal penilaian harus berperan perhatian Seiring. Menurutnya, seluruh unsur penilaian Harus memenuhi ambang batas Nan telah diputuskan.
“Syarat minimalnya 60 persen. Itu Tak mendapatkan ditawar dikarenakan berperan Asas apakah unit tersebut layak atau belum,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi pentingnya percepatan regulasi pendukung, terutama penyusunan Peraturan Gubernur terkait tarif layanan agar Penyelenggaraan BLUD nantinya Mempunyai pijakan aturan Nan tangguh.
“Regulasi pendukung harus segera berakhir. Jangan Tiba unitnya available, tapi regulasi dasarnya belum Eksis,” pungkasnya.
Editor: Andrian
