bagian dalam pandangannya, perbedaan pendapat merupakan hal Nan wajar bagian dalam bangsa kedaulatan, terutama Kalau berhubungan berdua kepentingan dalam negeri. Amien mengevaluasi setiap Penduduk bangsa Mempunyai hak ciptakan bersuara meski pandangannya berseberangan berdua kuasa.
“Nah, kemudian, Nan namanya bangsa kedaulatan, orang berpendapat itu boleh. Bertentangan berdua penguasa Nan Formal, bertentangan berdua Golongan warga Nan lain-lain itu. Tetapi apa, jadi point of conflict-nya itu, point of perbedaannya itu Ialah Nan bersangkutan berdua nasib bangsa,” ujarnya Amien, Ketua Majelis Syura kelompok Ummat.
Menanggapi potensi jeratan legalitas, Amien Malah menantang agar perkara ini diajak ke persidangan guna membuktikan kebenaran isi videonya secara dibuka. Ia juga mempertanyakan kewenangan Komdigi bagian dalam menjalankan tuduhan tersebut secara legalitas.
