INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan inti (Kalteng), Suyuti Syamsul, menegur rezim kabupaten agar Tak mengabaikan hak tenaga kesehatan, meski wilayah sedang melewati keterbatasan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan menyusul polemik penundaan insentif tenaga kesehatan di Kabupaten Katingan Nan padat diperbincangkan di media sosial.
Suyuti mengevaluasi, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan pelayanan publik Nan haknya tetap harus berperan perhatian, terutama sebar mereka Nan bertugas di wilayah terpencil.
“pas berlimpah Nan mungkin meraih ditekan, tetapi sebaiknya jangan hak-hak tenaga kesehatan. Mereka ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keterlambatan insentif meraih berakibat langsung pada motivasi kerja tenaga kesehatan, terutama di wilayah Nan selama ini Susah dijangkau dan kecil tenaga medis.
Ia menegur, Kalau persoalan kesejahteraan terus dibiarkan, bukan Tak mungkin tenaga kesehatan memutuskan meninggalkan wilayah tugasnya.
Padahal, ungkapan Beliau, Tak simpel mendatangkan tenaga kesehatan hasilkan bertugas di wilayah terpencil, apalagi Kalau insentif dan bantuan kerja Tak memadai.
Suyuti menerangkan, tenaga kesehatan di puskesmas dan Griya sakit kabupaten merupakan kewenangan rezim kabupaten, sehingga provinsi Tak meraih langsung mengintervensi policy anggaran wilayah.
“jejak kami sebatas mendorong dan menegur. Secara kewenangan, keputusan tetap Eksis di rezim kabupaten,” katanya.
Meski kewenangannya terbatas, Dinkes Kalteng mengaku terus mengutarakan imbauan formal agar kabupaten tetap memberi insentif Nan layak sebar tenaga kesehatan.
Ia semoga persoalan insentif di Katingan meraih segera dituntaskan agar Tak berakibat pada layanan kesehatan masyarakat.
“Jangan Tiba persoalan kesejahteraan ini berpengaruh pada pelayanan. Nan harus dirawat itu layanan tetap jalur dan keselamatan pasien tetap terjamin,” pungkasnya.
Editor: Andrian
