INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) bakal calon dan calon Ketua Biasa Komite Olahraga dalam negeri Indonesia (KONI) Kabupaten Katingan Era bakti 2026–2030 menuai sorotan dari sejumlah pengurus internal.
Ketua Harian KONI Katingan Era bakti 2022–2026, Suparto menyebut alur pembentukan TPP tersebut Tak sesuai berbarengan mekanisme Nan diatur internal Anggaran Asas dan Anggaran Griya Tangga (AD/ART) KONI.
Ia mengaku Tak pernah mendapatkan undangan rapat terkait pembentukan TPP. Padahal, pembentukan tim tersebut Semestinya dikerjakan melalui rapat pleno pengurus harian.
“Kalau mengacu pada regulasi AD/ART KONI, pembentukan TPP harus melalui rapat pleno pengurus harian. tak memakai itu, maka prosesnya Abnormal jejak kerja,” ujar Suparto, kepada awak media di Griya santap gembira, Selasa 5 Mei 2026.
Suparto menerangkan, selama ini memang terdapat kelebihan dari Esa undangan rapat, namun Tak secara spesifik membahas pembentukan TPP.
Ia menegaskan bahwa program Krusial seperti pembentukan panitia Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) maupun TPP Semestinya disampaikan secara Jernih internal undangan Formal. Ia pun menginginkan agar keputusan terkait pembentukan TPP ditinjau ulang dan dibahas kembali melalui mekanisme Nan sesuai regulasi organisasi.
“Tujuannya agar Tak menimbulkan persoalan di kemudian masa, terutama ketika Penyelenggaraan Musorkab. Kalau Tak sesuai jejak kerja, meraih berakibat pada Abnormal legalitas,” katanya.
Suparto juga memperingatkan bahwa rapat pleno hanya meraih dilaksanakan apabila memenuhi kuorum, Merupakan dihadiri minimal 50 persen plus Esa dari jumlah pengurus harian.
Dari jumlah 12 pengurus harian KONI Katingan, berikut Beliau, setidaknya harus dihadiri oleh tujuh orang agar rapat dinyatakan Absah.
Ia menambahkan, internal pembentukan TPP tersebut, jumlah kehadiran dinilai Tak memenuhi syarat kuorum. Menurutnya, kehadiran ketua bidang Tak meraih dihitung sebagai pengurus harian Nan Mempunyai hak Bunyi internal rapat pleno.
“Ketua bidang Ialah bagian dari pengurus Komplit, bukan pengurus harian. Jadi kehadirannya Tak meraih dihitung sebagai kuorum,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua III KONI Katingan, Akhmad Rubama. Ia mengaku terkaget ketika mengetahui TPP telah terbentuk melalui pemberitaan media.
Rubama mengevaluasi pembentukan TPP Semestinya mengikutsertakan pengurus harian dan memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana diatur internal organisasi.
Awalnya, ia mengira rapat tersebut telah memenuhi kuorum. Namun setelah mendapat informasi dari pengurus lain, teridentifikasi hanya empat pengurus harian Nan hadir internal rapat tersebut.
“Artinya rapat tersebut Tak kuorum. berbarengan demikian, keputusan Nan dihasilkan meraih dianggap Abnormal,” ujarnya.
Rubama semoga persoalan ini meraih segera dikoreksi sebelum Penyelenggaraan Musorkab agar Tak menimbulkan polemik Nan kelebihan Akbar di kemudian masa.
“Kalau ini dibahas ketika Musorkab, kita meraih mundur lagi ke belakang. kelebihan baik dikoreksi sekarang agar Tak berakibat melebar,” tuturnya.
Editor: Andrian
