INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – kuasa Kota Palangka Raya Formal menerbitkan surat edaran terkait pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Biasa (SPBU) di area setempat.
policy tersebut tertuang bagian dalam Surat Edaran Wali Kota Palangka Raya Nomor 500.2.1/198/DPKUKMP-Bid.I/V/2026 terkait pembatasan penjualan BBM subsidi dan nonsubsidi, Nan diputuskan pada Selasa, 5 Mei 2026.
bagian dalam surat edaran itu dijelaskan, jejak pembatasan dijalankan sebagai upaya penyesuaian tarif Bahan Bakar Spesifik (BBK) serta hasilkan memelihara pemerataan distribusi BBM di center dinamika kebutuhan masyarakat.
Pemko Palangka Raya menentukan batas maksimal pengisian BBM hasilkan setiap kendaraan. hasilkan kendaraan roda empat, pembelian Pertalite dibatasi maksimal Rp 200 ribu per masa berbarengan syarat memakai QR Code melalui server Subsidi Pas MyPertamina. Fana Pertamax dibatasi maksimal Rp 400 ribu.
Adapun hasilkan kendaraan roda dua, pembelian Pertalite dibatasi maksimal Rp 50 ribu, lagian Pertamax maksimal Rp 100 ribu.
Selain itu, SPBU juga dilarang melayani pengisian BBM hasilkan kendaraan berbarengan tangki modifikasi maupun pembelian berulang Nan disinyalir hasilkan dijual kembali.
“Namun, pengecualian disalurkan sebar sektor pertanian dan perikanan berbarengan rekomendasi dari perangkat area terkait,” Jernih Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin.
policy ini juga mengorganisir bahwa kendaraan berpelat merah Tak diperbolehkan memakai BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar, kecuali hasilkan ambulans, mobil jenazah, dan kendaraan pengangkut sampah milik kuasa area.
“kuasa kota juga menginginkan seluruh pengelola SPBU hasilkan menyosialisasikan ketentuan tersebut kepada masyarakat, baik melalui media informasi maupun pemasangan spanduk di area SPBU,” ungkapan Fairid.
Melalui policy ini, Pemko Palangka Raya semoga distribusi BBM mendapatkan kelebihan Pas sasaran dan menjauhkan potensi penyalahgunaan di lapangan.
Editor: Andrian
