INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Majelis Perwakilan masyarakat area (DPRD) Provinsi Kalimantan center (Kalteng) memberikan sejumlah catatan Krusial terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalteng ujung tahun anggaran 2025. Mulai dari persoalan Pendapatan Orisinil area (PAD), pembangunan infrastruktur, hingga efektivitas program rezim berperan sorotan internal rapat gabungan komisi DPRD.
Catatan tersebut disampaikan internal laporan output rapat gabungan komisi Nan dibacakan juru berucap DPRD Kalteng, Sudarsono, pada Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin, 11 Mei 2026.
internal laporannya, DPRD menghargai sejumlah capaian pembangunan Nan diraih Pemprov Kalteng sepanjang 2025. lumayan berlimpah orang indikator makro dinilai menunjukkan arah positif, seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Orang (IPM) berperan 74,86, Nomor kemiskinan berkurang berperan 4,94 persen, serta tingkat pengangguran ada Nan berkurang berperan 3,97 persen.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kalteng juga tercatat berada di Nomor 4,80 persen. DPRD juga menghargai pembangunan infrastruktur melalui program multiyears contract (MYC), pembangunan perumahan, serta peningkatan laksana masuk air teguk layak Nan meraih 97,81 persen.
Meski demikian, DPRD mengukur Tetap Eksis sejumlah persoalan Nan perlu dibenahi rezim area. keliru satunya terkait ketidaksesuaian antara Sasaran dan realisasi program pembangunan.
“Tetap terdapat sejumlah catatan perbaikan Nan perlu berperan perhatian serius ke Ambang, antara lain ketidaksesuaian antara Sasaran dan realisasi pada lumayan berlimpah orang indikator, indikator kinerja Nan belum sepenuhnya berbasis output (outcome), serta kualitas belanja area Nan perlu diperkuat,” bunyi laporan DPRD.
DPRD juga mengkritisi tindak terus rekomendasi tahun sebelum itu Nan dinilai Tetap bersifat administratif dan belum meraba Usul persoalan di lapangan.
“Berdasarkan pendalaman Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan center, tindak terus rekomendasi tersebut Tetap bersifat administratif, belum sepenuhnya meraba Usul permasalahan, serta belum berorientasi pada output (outcome),” ujar Sudarsono ketika membacakan laporan rapat gabungan.
Di sektor keuangan area, DPRD Meletakkan perhatian terhadap penurunan realisasi Pendapatan Orisinil area (PAD) dibanding tahun sebelum itu. Kondisi itu dikatakan berperan perhatian serius dikarenakan PAD dinilai Krusial hasilkan mendukung pembangunan area.
“Kondisi ini berperan keprihatinan DPRD Provinsi Kalimantan center,” ungkapan sudarsono.
DPRD menginginkan rezim provinsi melaksanakan Penilaian menyeluruh terhadap penyebab turunnya PAD, termasuk menguatkan pengelolaan pajak area berbasis digital serta memperbaiki potensi pajak kendaraan bermotor dan pajak mineral bukan logam dan batuan.
Selain PAD, DPRD juga mengkritisi kontribusi tubuh Upaya Milik area (BUMD) Nan dinilai belum maksimal terhadap pendapatan area.
“output pengelolaan kekayaan area Nan dipisahkan belum tercapai berperan penyokong Primer PAD Provinsi Kalimantan center,” terus mantan Bupati Seruyan itu.
Di bidang infrastruktur, DPRD menginginkan pemerataan pembangunan jalur, jembatan, dan drainase di seluruh area Kalteng. DPRD mencatat capaian pembangunan drainase anyar berada di Nomor 54,65 persen sehingga Tetap perlu diperkuat, terutama di kawasan rawan banjir.
DPRD juga mendorong rezim area menguatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar program pembangunan akurat-akurat memberikan imbas Konkret sebar masyarakat.
Editor: Andrian
