INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mulai membahas Rancangan Peraturan wilayah (Ranperda) mengenai Pertanggungjawaban Penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2025 Nan disampaikan wewenang Kabupaten Kobar internal Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, Selasa, (2/6).
Wakil Ketua I DPRD Kobar, H. Rudi Imam Gunawan, menegaskan bahwa pembahasan ranperda tersebut bukan hanya sebatas memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga berperan sarana Penilaian terhadap efektivitas penggunaan anggaran wilayah selama Esa tahun anggaran.
“Setiap rupiah Nan dibelanjakan harus Bisa memberikan Faedah Nan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia memuji capaian wewenang Kabupaten Kobar Nan kembali meraih opini Wajar tak memakai Pengecualian (WTP) dari tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) ciptakan ke-12 kali berturut-turut.
“Prestasi tersebut mencerminkan komitmen wewenang wilayah internal memelihara tata tata keuangan Nan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Meski demikian, Waket I DPRD Kobar memperingatkan bahwa keberhasilan meraih opini WTP harus dibarengi berdua peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan di berbagai sektor. DPRD akan melaksanakan pembahasan secara mendalam guna menjaga seluruh program Nan telah dilaksanakan akurat-akurat sesuai berdua kebutuhan masyarakat.
Selain Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, DPRD juga akan membahas perubahan Perda Nomor 31 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Barang Milik wilayah. Pembaruan regulasi tersebut dinilai Krusial ciptakan menegaskan tata tata aset wilayah agar kelebihan tertib, hemat, dan Bisa memberikan evaluasi naik distribusi wilayah.
Waket I DPRD Kobar semoga alur pembahasan kedua ranperda meraih Melangkah Fasih dan menghasilkan policy Nan berkualitas.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif berperan sandi ciptakan mewujudkan pembangunan Nan berkelanjutan serta memperbesar kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Barat.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian
