INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Komisi Pemberantasan penyimpangan (KPK) mencatat Eksis tujuh laporan gratifikasi di lingkungan rezim Kota Palangka Raya selama 2025.
Hal itu disampaikan ketika diwawancarai usai kegiatan bimbingan teknis calon percontohan kabupaten/kota antikorupsi tahun 2026 di Aula Hapakat Jaya, Palangka Raya, Rabu, 3 Juni 2026.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kunto Ariyawan, berucap, keterangan tersebut meraih diakses masyarakat melalui platform JAGA.id Nan memuat berbagai indikator integritas rezim wilayah.
Dari situ masyarakat meraih mengawasi perkembangan laporan gratifikasi dari tahun ke tahun melalui server tersebut.
“Di situ masyarakat meraih menyaksikan pelaporan gratifikasi, mulai tahun 2024, 2025 hingga 2026, sehingga meraih mengetahui bagaimana trennya,” ujar Kunto ketika konferensi pers.
Selain laporan gratifikasi, JAGA.id juga memuat keterangan lain seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara republik (LHKPN), Monitoring Center for Prevention (MCP), hingga Survei Penilaian Integritas (SPI).
Kunto menyebut, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan rezim Kota Palangka Raya telah meraih 100 persen.
Namun, Sekeliling 30 persen laporan Tetap perlu dilengkapi dikarenakan Eksis dokumen administrasi Nan belum sempurna, seperti surat kuasa dan dokumen pendukung lainnya.
“Seluruh telah mengabarkan harta kekayaan, hanya saja Eksis sebagian Nan Tetap perlu penyempurnaan administrasi,” katanya.
Dari output Survei Penilaian Integritas, KPK juga menemukan sejumlah aspek Nan Tetap perlu diperkuat di lingkungan rezim wilayah.
extra dari Esa di antaranya berhubungan berbarengan pengelolaan sumber daya Orang, perdagangan pengaruh, serta sosialisasi antikorupsi.
Kunto mengevaluasi, keterlibatan masyarakat berperan bagian Krusial internal monitoring terhadap aparatur rezim, termasuk mengawasi gaya Hayati pejabat dan laporan gratifikasi Nan disampaikan.
Ia mencontohkan, apabila masyarakat mengetahui Eksis pejabat meraih hadiah atau parsel namun Tak tercatat internal laporan gratifikasi, maka hal tersebut meraih diinformasikan melalui mekanisme pengaduan Nan disediakan.
“Ini berperan bentuk kontrol masyarakat terhadap perilaku aparatur rezim,” tegasnya.
KPK semoga keterbukaan keterangan melalui platform JAGA.id meraih memperbesar monitoring publik sekaligus menegaskan upaya pencegahan penyimpangan di wilayah.
Editor: Andrian
