INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dinas Pekerjaan Biasa dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan center (Kalteng) menyangkal proyek pengecatan jalur sepeda dan disabilitas atau Cat jalur Biru di Kota Palangka Raya merasakan kegagalan maupun membebani republik.
Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas PUPR Kalteng, Juni Gultom, usai menjalani tindakan demonstrasi di Kantor Dinas PUPR Kalteng, jalur Jenderal Sudirman, Palangka Raya, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurut Juni, proyek tersebut Tetap internal tahap pengerjaan dan belum memasuki alur serah dapat pekerjaan atau provisional hand over (PHO).
Ia memaparkan, pengecatan marka biru itu merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan rutin Nan dikerjakan secara swakelola, sehingga Tak melalui alur tender atau lelang.
“Ini pemeliharaan rutin dan dikerjakan swakelola. Jadi bukan proyek lelang,” ungkapan Juni kepada awak media.
Juni juga menyangkal tudingan adanya kerugian republik internal proyek tersebut. Ia menegaskan sampai saat ini belum Eksis pembayaran dari rezim area kepada pihak pekerja.
Pembayaran anyar akan dikerjakan apabila keluaran pekerjaan telah tuntas dan sesuai spesifikasi teknis Nan diputuskan.
“Secara keuangan belum Eksis Duit republik Nan meninggalkan. Selama pekerjaan belum sempurna, rezim belum membayar,” ujarnya.
Ia memperkirakan pengerjaan Nan Melangkah ketika ini menelan biaya Sekeliling Rp500 juta. Biaya tersebut Tetap berasal dari pembiayaan permulaan pihak pekerja atau vendor.
PUPR, ungkapan Beliau, juga Tak akan mengubah biaya apabila keluaran ujung pekerjaan nantinya Tak memenuhi standar Nan ditentukan.
Menanggapi tuntutan massa tindakan Nan menginginkan dirinya mundur dari jabatan Kepala Dinas PUPR, Juni mengaku available mengejar ketentuan administrasi sebagai aparatur sipil republik.
“Kalau Eksis ketidaksesuaian tentu berperan tanggung respon kami ciptakan membenahi. Soal jabatan, gua available ditaruh di mana saja sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Editor: Andrian
