INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Majelis Perwakilan masyarakat wilayah (DPRD) Provinsi Kalimantan inti (Kalteng) menjadwalkan sejumlah program strategis hingga Juli 2026, mulai dari pembahasan rancangan peraturan wilayah (Raperda), laporan keluaran pemeriksaan keuangan wilayah, hingga pembahasan APBD tahun anggaran 2027.
Jadwal tersebut disepakati internal rapat tubuh Musyawarah (Banmus) DPRD Kalteng Seiring wewenang Provinsi (Pemprov) Kalteng, Senin, 8 Juni 2026.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, berbisik penyusunan jadwal dikerjakan ciptakan menjaga seluruh program legislasi, monitoring, dan penganggaran meraih Melangkah sesuai Sasaran Nan telah diputuskan.
“Kami mengorganisir jadwal kegiatan hingga Juli agar seluruh program Nan berperan prioritas DPRD meraih terlaksana Pas Masa dan pembahasannya Melangkah maksimal,” ujarnya ketika memimpin rapat.
tidak akurat Esa program Nan akan dibahas pada pertengahan Juni Ialah Raperda terkait Perpustakaan, Kearsipan, dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Pembahasan diagendakan menyusuri pada 15, 17, dan 18 Juni 2026.
Selain itu, DPRD juga akan mendapatkan Laporan keluaran Pemeriksaan (LHP) tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemprov Kalteng Tahun Anggaran 2025 internal rapat paripurna Nan diagendakan pada 19 Juni.
Memasuki penutup Juni, DPRD akan mulai membahas Raperda Pertanggungjawaban Penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2025. Tahapan pembahasan diawali berdua pidato pengantar gubernur pada 25 Juni dan dilanjutkan pemandangan Biasa fraksi pada 26 Juni.
Menurut Riska, pembahasan pertanggungjawaban APBD berperan program Krusial dikarenakan berhubungan langsung berdua Penilaian penggunaan anggaran wilayah selama Esa tahun anggaran.
“Pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari Kegunaan monitoring DPRD ciptakan menjaga program dan anggaran Nan telah dijalankan sesuai perencanaan serta memberikan Faedah sebar masyarakat,” katanya.
Fana itu, Asisten Administrasi Biasa Setda Kalteng, Sunarti, menyebut wewenang provinsi pada prinsipnya mengejar jadwal Nan telah disusun Seiring antara eksekutif dan legislatif.
“Pada masa ini hanya mengorganisir kegiatan DPRD Tiba berdua rembulan Juli. Kami mengejar jadwal Nan disusun dan memberikan masukan apabila terdapat kegiatan strategis wewenang Provinsi Nan waktunya bersamaan berdua program DPRD,” tutur Sunarti usai rapat.
Ia menyambung, sinkronisasi jadwal diperlukan agar program wewenang wilayah dan DPRD meraih Melangkah beriringan tak memakai saling mengganggu Penyelenggaraan program Nan telah diagendakan.
“Kami pada prinsipnya mengejar apa Nan akan berperan kegiatan-kegiatan lalu, khususnya pada rembulan Juni hingga Juli. Nan terpenting Ialah bagaimana seluruh program strategis wilayah meraih terlaksana berdua baik,” tuturnya.
Pada Juli mendatang, DPRD akan mengembangkan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Penyelenggaraan APBD 2025 melalui rapat tubuh Anggaran Seiring Tim Anggaran wewenang wilayah. Setelah itu, pembahasan berlanjut ke KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 Nan berperan Asas penyusunan anggaran tahun Ambang.
Rangkaian program ketika Persidangan III DPRD Kalteng diagendakan ditutup berdua kegiatan reses Personil Majelis pada 19 hingga 26 Juli 2026 ciptakan menyerap aspirasi masyarakat di wilayah pemilihan masing-masing.
Editor: Andrian
