INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – rezim Provinsi (Pemprov) Kalimantan inti (Kalteng) menjamin program pembangunan di tingkat desa tetap Melangkah meski anggaran pendapatan dan belanja area (APBD) merasakan penurunan pada tahun 2026.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran ketika ketika menghadiri Rapat Kerja area (Rakerda) Majelis Ketua area (DPD) Asosiasi rezim Desa Indonesia (APDESI) Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, pada Rabu, 10 Juni 2026.
Agustiar menyebut APBD Kalteng tahun 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun. Nomor tersebut kelebihan kecil dikontraskan sebelum itu Nan meraih Rp10,2 triliun.
Meski begitu, gubernur berucap penurunan APBD Tak akan menyusutkan komitmen rezim bagian dalam menjalankan program Nan mengusap langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di area pedesaan.
“Di inti efisiensi anggaran, program-program Nan mengusap kebutuhan masyarakat tetap berperan prioritas. Kami Mau pembangunan tetap dirasakan Penduduk, berkualitas di desa maupun di perkotaan,” ujarnya.
tidak akurat Esa program Nan tetap dijalankan Ialah Kartu Huma Betang Sejahtera. Program tersebut dirancang ciptakan mengoptimalkan melangkah masuk masyarakat terhadap berbagai Donasi dan layanan rezim di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
cowok Natalitas tahun 1972 itu menegaskan, efisiensi anggaran bukan berarti menyusutkan kualitas pelayanan publik. rezim, ucapan Beliau, hanya melaksanakan penyesuaian agar penggunaan anggaran kelebihan ampuh dan Pas sasaran.
“Efisiensi bukan soal menyusutkan pelayanan. Nan terpenting bagaimana anggaran Nan disediakan akurat-akurat memberikan Faedah distribusi masyarakat dan Tak terbuang sia-sia,” jelasnya.
bagian dalam kesempatan itu, ia juga menginginkan kepala desa berperan hidup mendukung berbagai program prioritas rezim inti Nan ketika ini mulai dijalankan di area.
Program tersebut antara lain santap Bergizi cuma-cuma, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah warga, Sekolah Garuda, Cetak Sawah warga, hingga tinjau Kesehatan cuma-cuma.
Keberhasilan program-program tersebut menurutnya, sangat bergantung pada bantuan rezim desa dikarenakan pelaksanaannya langsung bersentuhan berdua masyarakat.
“Peran kepala desa sangat Krusial ciptakan menjamin program rezim akurat-akurat dirasakan masyarakat. dikarenakan itu perlu Eksis bantuan dan keterlibatan hidup dari seluruh desa,” tandasnya.
Rakerda APDESI tahun ini diikuti Sekeliling 652 kepala desa dari berbagai kabupaten dan kota di Kalteng. Selain membahas pembangunan desa, kegiatan tersebut juga berperan Lembaga koordinasi terkait Penyelenggaraan program rezim di tingkat desa.
Editor: Andrian
