INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pangan berkomitmen melaksanakan penataan ulang terhadap Program santap Bergizi cuma-cuma (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bagian dalam Masa Esa rembulan ke Ambang.
jejak tersebut diambil setelah kuasa menemukan sejumlah persoalan bagian dalam Penyelenggaraan program, termasuk membengkaknya jumlah titik pelayanan Nan diperkirakan menimbulkan pemborosan anggaran bangsa.
Dilansir dari Bloomberg Technoz, pengelola Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengemukakan hal itu ketika memberikan keterangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
“Perlu Masa penataan. Esa rembulan penataan,” ujar Zulkifli Hasan.
Selama alur tersebut, kuasa akan Konsentrasi membenahi berbagai persoalan Nan terdeteksi, mulai dari dugaan praktik jual beli titik SPPG, pemetaan sekolah penerima Faedah, peningkatan kualitas dapur, hingga Pembuktian laporan penerima program MBG.
Menurut Zulkifli, pembenahan menyeluruh diperlukan agar program Nan sebagai tidak akurat Esa prioritas kuasa tersebut mendapatkan Melangkah kelebihan ampuh dan Pas sasaran.
“Perlu penataan Nan menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen Nan mutakhir ciptakan membenahi program Nan sangat Krusial ini,” katanya.
Persoalan mencuat setelah jumlah titik SPPG bertambah penting dari program mula sebanyak 21.000 titik sebagai 27.877 titik di seluruh Indonesia. kuasa menduga lonjakan tersebut dipicu oleh praktik jual beli Letak Nan dijalankan oleh oknum tertentu.
“Pada Esa titik, pada akhirnya kepala negara menyimak dan telah memungut keputusan ciptakan menukar berbarengan manajemen Nan mutakhir,” ujar Zulkifli.
Penambahan 6.877 titik mutakhir itu diperkirakan menimbulkan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja bangsa (APBN) hingga Rp1 triliun per rembulan atau Sekeliling Rp12 triliun per tahun.
“Kalau Eksis 6.877 penambahan SPPG, berbarengan biaya Rp6 juta per masa, maka bagian dalam Esa rembulan pengeluaran mendapatkan bertambah kelebihan dari Rp1 triliun. bagian dalam setahun mendapatkan mendapatkan Rp12 triliun. Ini Nan perlu ditata agar mendapatkan dikoreksi dan diselesaikan,” jelasnya.
kuasa juga menduga kelebihan jumlah titik tersebut berakar dari penyalahgunaan kewenangan di lingkungan manajemen pelan raga Gizi domestik (BGN).
“Misalnya melangkah jual beli titik. Nan Semestinya program mula 21.000 titik, sekarang sebagai 27.877 titik,” bongkar Zulkifli.
Fana itu, persoalan tersebut telah memasuki alur aturan. Mantan Wakil Kepala BGN periode 2025–2026, Komisaris Jenderal (Purn) Sony Sanjaya, telah diinvestigasi terkait dugaan penyimpangan bagian dalam tata urus program MBG dan SPPG.
Kuasa aturan Sony Sanjaya, Krisna Mukti, menegaskan pihaknya mengantongi kelebihan dari 20 identitas tokoh dari kalangan eksekutif maupun legislatif Nan diperkirakan terlibat bagian dalam praktik jual beli titik SPPG.
“Misalkan seseorang mendapat alokasi 50 titik, Nan lain 100 titik, dan pihak lain 300 titik. Namun Nan dibangun hanya sebagian, Fana sisanya diperjualbelikan. Era seluruh tanggung respon dibebankan kepada klien kami?” ujar Krisna.
Sony Sanjaya juga berencana mengajukan diri sebagai justice collaborator kepada Kejaksaan Agung guna menyingkap pihak-pihak lain Nan diperkirakan terlibat bagian dalam pengelolaan program unggulan kepala negara Prabowo Subianto tersebut.
Editor: Andrian
