Oleh: Maulana Kawit
Ketergantungan pada Biaya transfer inti, Penguasaan belanja pegawai, rendahnya serapan pembangunan, hingga persoalan layanan air Higienis berperan ujian permulaan pemerintahan Saiful-Firdaus.
Kabupaten Katingan memasuki tahun 2026 bagian dalam situasi Nan Tak praktis. Di ketika masyarakat semoga percepatan pembangunan, terutama perbaikan infrastruktur jalur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan Nan kelebihan baik, serta pemerataan pembangunan hingga wilayah pedalaman, kemampuan keuangan wilayah Malah merasakan tekanan Nan lumayan Akbar.
Anggaran Pendapatan dan Belanja wilayah (APBD) Kabupaten Katingan tahun 2026 tercatat sebesar Rp1,07 triliun, berkurang Sekeliling Rp395,78 miliar atau 26,84 persen dinilai tahun lebih masa lalu Nan mendapatkan Rp1,47 triliun. Pada ketika Nan Baju, APBD juga merasakan defisit Nan harus ditutup melalui pembiayaan wilayah.
Penurunan tersebut bukan sekadar Nomor bagian dalam dokumen anggaran. Di baliknya terdapat konsekuensi Akbar terhadap kemampuan wilayah membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penyebab Primer penyusutan APBD Ialah berkurangnya Transfer ke wilayah (TKD) dari rezim inti. Kondisi ini kembali memasuki persoalan pelan Nan belum terselesaikan, Merupakan tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Katingan terhadap Biaya transfer inti. informasi APBD menunjukkan Sekeliling 91 persen pendapatan wilayah Tetap bersumber dari transfer rezim inti, Fana kontribusi Pendapatan Orisinil wilayah (PAD) hanya 8,62 persen.
Ketika wilayah Tetap bergantung pada aturan fiskal rezim inti, setiap perubahan alokasi anggaran domestik akan langsung memengaruhi kemampuan wilayah menjalankan pembangunan. Ruang fiskal menyempit, Fana kebutuhan masyarakat Tak ikut berkurang.
jalur Rusak Tetap Mendominasi
Di inti kondisi tersebut, persoalan infrastruktur Tetap berperan pekerjaan Griya terbesar. jalur Nan layak tetap berperan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama di wilayah Nan Mempunyai wilayah melebar dan Watak geografis Nan menantang seperti Kabupaten Katingan.
informasi Dinas Pekerjaan Biasa menunjukkan lebar jalur berkondisi baik melonjak dari 264,25 kilometer pada 2021 berperan 305,20 kilometer pada 2025 atau melonjak Sekeliling 15,50 persen. Pada periode Nan Baju, lebar jalur rusak berkurang dari 77,96 kilometer berperan 64,12 kilometer atau berkurang 17,75 persen.
Namun capaian tersebut belum Bisa menggeser Penguasaan jalur rusak beban. Pada 2025, lebar jalur berbarengan kategori rusak beban tercatat mendapatkan 457,05 kilometer atau Sekeliling 54 persen dari keseluruhan lebar jalur kabupaten Nan mendapatkan 845,11 kilometer. Nomor ini bahkan kecil melonjak dinilai tahun 2021 Nan tercatat 447,32 kilometer.
data tersebut menguraikan tantangan Akbar Nan dihadapi rezim Kabupaten Katingan bagian dalam membenahi infrastruktur Asas. Di Esa sisi, tuntutan masyarakat terhadap memasuki jalur Nan layak terus melonjak. Di sisi lain, kemampuan fiskal wilayah Tetap terbatas sehingga Tak Seluruh kebutuhan pembangunan mendapatkan dipenuhi bagian dalam Masa bersamaan.
sebar masyarakat pedalaman, jalur bukan sekadar infrastruktur. jalur merupakan penghubung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. jalur Nan rusak berarti meningkatnya biaya transportasi, terhambatnya distribusi output pertanian dan perkebunan, serta sulitnya memasuki masyarakat terhadap layanan Asas.
Ruang Fiskal Nan terbatas
Persoalan infrastruktur makin kompleks dikarenakan ruang fiskal rezim wilayah terus menyempit. Sebagian Akbar pendapatan wilayah terserap ciptakan membiayai kebutuhan operasional pemerintahan sehingga menyisakan ruang Nan terbatas sebar pembangunan fisik.
bagian dalam APBD 2026, belanja operasi mendapatkan Rp927,97 miliar atau Sekeliling 78,09 persen dari keseluruhan pendapatan wilayah. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai menyerap Rp642,42 miliar atau Sekeliling 54,06 persen. Artinya, kelebihan dari separuh pendapatan wilayah digunakan ciptakan membayar gaji dan tunjangan aparatur.
Selain itu, belanja barang dan layanan juga menyerap porsi Nan lumayan Akbar, Merupakan 20,86 persen. Fana itu, belanja modal Nan berperan instrumen Primer pembangunan infrastruktur hanya mendapatkan alokasi Sekeliling 9,53 persen.
Komposisi anggaran tersebut menunjukkan bahwa kemampuan wilayah ciptakan mendorong pembangunan Tetap dibatasi oleh tingginya kebutuhan belanja rutin. Di inti tuntutan masyarakat terhadap perbaikan jalur, peningkatan layanan publik, dan percepatan pembangunan wilayah, rezim wilayah dituntut kelebihan kreatif bagian dalam mengurus anggaran Nan disediakan.
Tekanan fiskal juga terwujud bersamaan berbarengan bertambahnya jumlah aparatur. informasi BKPSDM Kabupaten Katingan mencatat jumlah ASN hingga 31 Desember 2025 mendapatkan 6.445 orang, terdiri atas 3.329 PNS, 3.092 PPPK, dan 24 PPPK paruh Masa.
Penambahan aparatur memang diperlukan ciptakan menegaskan pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, peningkatan jumlah pegawai harus Melangkah seiring berbarengan peningkatan kualitas pelayanan Nan diperoleh masyarakat.
Sorotan mengenai disiplin aparatur, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah pedalaman, berperan catatan Nan Tak boleh diabaikan. bagian dalam kondisi fiskal Nan terbatas, setiap rupiah Nan dibelanjakan ciptakan belanja pegawai semestinya menghasilkan pelayanan Nan sebanding sebar masyarakat.
Sejumlah Personil DPRD Kabupaten Katingan mengukur tahapan rekrutmen PPPK perlu dievaluasi agar Tak hanya berorientasi pada ketika kerja dan keterdaftaran bagian dalam platform administrasi. Kedisiplinan, kehadiran, serta kinerja di lapangan dinilai harus berperan pertimbangan Krusial bagian dalam tahapan pengangkatan aparatur.
Tetap ditemukannya tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan Nan Tak menjalankan tugas secara optimal menunjukkan bahwa tantangan rezim wilayah Tak hanya terletak pada jumlah pegawai, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan sumber daya Orang.
Besarnya porsi anggaran Nan terserap ciptakan belanja rutin pada pada akhirnya Tak hanya memengaruhi kemampuan rezim membangun infrastruktur jalur, tetapi juga berakibat pada berbagai sektor pelayanan Asas lainnya. keliru Esa Nan sekarang berperan perhatian masyarakat Ialah layanan penyediaan air Higienis melalui PDAM Kabupaten Katingan.
Keterbatasan ruang fiskal Membikin rezim wilayah melewati tantangan bagian dalam memenuhi kebutuhan investasi ciptakan mengoreksi dan memutakhirkan infrastruktur pelayanan publik. Di inti tuntutan peningkatan kualitas layanan, berbagai fasilitas Asas Nan telah berusia Uzur membutuhkan biaya pemeliharaan dan penggantian Nan Tak kecil. Kondisi tersebut turut dirasakan PDAM Kabupaten Katingan Nan selama lumayan melimpah orang tahun terakhir melewati berbagai Hambatan teknis bagian dalam pelayanan air Higienis kepada masyarakat.
Persoalan air Higienis berperan Krusial dikarenakan menyangkut kebutuhan Asas masyarakat sehari-saat. Kalau jalur berperan urat nadi aktivitas ekonomi dan mobilitas Penduduk, maka ketersediaan air Higienis merupakan keliru Esa indikator Primer kualitas pelayanan publik Nan disampaikan rezim wilayah.
darurat Air Higienis dan Tantangan PDAM
Layanan air Higienis berperan keliru Esa sektor Nan melewati tantangan serius di Kabupaten Katingan. PDAM Kabupaten Katingan ketika ini melayani Sekeliling 5.094 sambungan pelanggan Nan tersebar di enam unit pengolahan air Higienis, Merupakan Kasongan, Kereng Pangi, Tumbang Samba, Pendahara, Petak Bahandang, dan Mendawai.
Meski cakupan pelayanan terus Melangkah, masyarakat Tetap lumayan melimpah orang kali melewati kendala distribusi air Higienis dikarenakan berbagai Hambatan teknis. rezim wilayah mengakui keliru Esa penyebab Primer terganggunya layanan Ialah kondisi peralatan PDAM Nan telah Uzur dan sebagian Akbar memerlukan penggantian.
Namun upaya pembaruan infrastruktur tersebut Tak praktis dikerjakan dikarenakan membutuhkan anggaran Nan lumayan Akbar. Di inti keterbatasan kemampuan fiskal wilayah, modernisasi sarana dan prasarana PDAM belum mendapatkan dikerjakan secara menyeluruh.
Akibatnya, persoalan distribusi air Higienis Tetap berperan keluhan sebagian masyarakat. Kondisi ini berperan tantangan tersendiri sebar manajemen anyar PDAM Nan diharapkan Bisa mengoreksi tata tata perusahaan sekaligus memperbesar kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Asa tersebut makin Akbar menggali memori PDAM sempat berperan sorotan publik setelah tampak penanganan perkara dugaan tindak pidana penyimpangan terkait pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan layanan oleh aparat penegak aturan. dikarenakan itu, pembenahan tata tata, peningkatan kejelasan, serta penguatan platform kontrol berperan tapak Nan Tak mendapatkan diundur.
Pada pada akhirnya, persoalan air Higienis bukan sekadar urusan teknis perusahaan wilayah, melainkan bagian dari tanggung tanggapi rezim bagian dalam melindungi terpenuhinya kebutuhan Asas masyarakat. Di inti keterbatasan anggaran Nan dihadapi wilayah, keberhasilan mengoreksi layanan PDAM akan berperan keliru Esa ukuran efektivitas rezim bagian dalam memperbesar kualitas pelayanan publik.
Mencari sokongan ke inti
Di inti keterbatasan fiskal, tapak rezim Kabupaten Katingan mencari sokongan anggaran ke rezim inti merupakan upaya Nan mendapatkan dipahami.
Kunjungan kerja ke Jakarta dan berbagai advokasi program berperan keliru Esa taktik ciptakan memasuki Kesempatan pendanaan melalui APBN maupun program kementerian.
Namun publik tentu menanti kelebihan dari sekadar program pertemuan dan dokumentasi kegiatan. Nan dibutuhkan masyarakat Ialah output konkret berupa program Nan disetujui, anggaran Nan berhasil diperjuangkan, dan proyek Nan presisi-presisi hadir di inti masyarakat.
Serapan Anggaran Tetap pendek
Realisasi APBD Kabupaten Katingan hingga 11 Juni 2026 menunjukkan pembangunan fisik Tetap Melangkah pelan. Dari keseluruhan belanja wilayah sebesar Rp1,24 triliun, realisasi anyar mendapatkan Rp266,16 miliar atau 21,42 persen.
Nan tertarik, sebagian Akbar anggaran Nan telah dibelanjakan Tetap terserap ciptakan kebutuhan rutin pemerintahan, khususnya belanja pegawai.
informasi platform Informasi Keuangan wilayah (SIKD) menunjukkan belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp184,29 miliar atau 29,28 persen dari keseluruhan pagu Rp629,39 miliar.
Fana itu, belanja modal Nan berperan instrumen Primer pembangunan fisik seperti jalur, jembatan, gedung, dan sarana publik lainnya anyar terealisasi Rp10,37 miliar atau 8,57 persen dari pagu Rp120,89 miliar.
Artinya, hingga pertengahan Juni 2026, pengeluaran ciptakan belanja pegawai mendapatkan Nyaris 18 kali lipat dinilai belanja modal.
Kondisi ini terwujud di inti Tetap tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Katingan. Berdasarkan informasi Dinas PUPR, kelebihan dari separuh jalur kabupaten Tetap berada bagian dalam kondisi rusak beban.
Rendahnya realisasi belanja modal menimbulkan Soal mengenai percepatan Penyelenggaraan pembangunan Nan berperan Asa masyarakat, terutama di wilayah pedalaman Nan Tetap melewati keterbatasan memasuki transportasi.
Pendapatan anyar Tercapai 27 Persen
Dari sisi pendapatan, rezim Kabupaten Katingan mencatat realisasi sebesar Rp331,05 miliar atau 27,86 persen dari Sasaran Rp1,18 triliun.
Pendapatan tersebut Tetap didominasi Biaya transfer dari rezim inti. Dari Sasaran Transfer ke wilayah dan Biaya Desa (TKDD) sebesar Rp1,03 triliun, realisasi anyar mendapatkan Rp291,13 miliar atau 28,12 persen.
Fana Pendapatan Orisinil wilayah (PAD) anyar terealisasi Rp21,72 miliar atau 21,20 persen dari Sasaran Rp102,45 miliar.
Dari komponen PAD, retribusi wilayah berperan sumber berbarengan capaian tertinggi Merupakan 36,95 persen. Sebaliknya, output pengelolaan kekayaan wilayah Nan dipisahkan belum menghasilkan pendapatan Baju sekali dari Sasaran Rp3,5 miliar.
informasi tersebut menunjukkan ketergantungan Kabupaten Katingan terhadap Biaya transfer inti Tetap sangat kokoh.
Belanja Pembangunan Tertinggal
Selain belanja modal Nan pendek, sejumlah pos belanja lainnya juga menunjukkan serapan Nan Tetap kecil.
Belanja barang dan layanan anyar terealisasi Rp36,79 miliar atau 14,61 persen dari pagu Rp251,80 miliar.
Belanja Donasi keuangan tercatat 15,14 persen, belanja hibah 15,43 persen, dan belanja subsidi hanya 3,43 persen.
Bahkan hingga pertengahan Juni, belanja Donasi sosial, belanja sebar output, dan belanja Tak terduga belum menunjukkan realisasi Baju sekali. Esa-satunya komponen pembiayaan Nan telah terealisasi Ialah penyertaan modal wilayah sebesar Rp1 miliar atau 100 persen dari Sasaran.
Namun apabila kondisi tersebut terjadi terlalu pelan, dikhawatirkan Penyelenggaraan pembangunan akan menumpuk pada penutup tahun anggaran Nan berpeluang mengurangi efektivitas Penyelenggaraan proyek.
Ujian Kepemimpinan
Kondisi tersebut menempatkan rezim Kabupaten Katingan pada persimpangan Nan Tak praktis. Di Esa sisi, masyarakat menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pemerataan pembangunan hingga wilayah pedalaman. Namun di sisi lain, kemampuan fiskal wilayah Malah sedang merasakan tekanan dikarenakan menurunnya pendapatan dan terbatasnya ruang anggaran.
bagian dalam situasi seperti ini, tantangan rezim Tak hanya berhubungan berbarengan bagaimana membelanjakan anggaran, tetapi juga melindungi setiap rupiah Nan dikeluarkan memberikan Faedah Nan Konkret sebar masyarakat. aturan kepegawaian, misalnya, Tak lagi lumayan diukur dari jumlah aparatur Nan direkrut atau besarnya anggaran Nan dialokasikan, melainkan dari sejauh mana kehadiran aparatur Bisa memperbesar kualitas pelayanan publik.
dikarenakan itu, kepemimpinan Bupati Katingan Saiful dan Wakil Bupati Firdaus memasuki fase Krusial. Keduanya Tak hanya dituntut merawat kestabilan pemerintahan, tetapi juga melindungi administrasi bekerja kelebihan ampuh, kelebihan disiplin, dan kelebihan produktif di inti keterbatasan anggaran Nan Eksis.
Pelantikan dan pengisian sejumlah jabatan eselon II secara definitif memang telah memberikan kepastian terhadap struktur administrasi wilayah. Namun pembenahan administrasi sesungguhnya Tak berhenti pada pengisian jabatan. Tantangan berikutnya Ialah melindungi setiap perangkat wilayah Bisa bekerja berbarengan Sasaran Nan Jernih, program Nan terukur, serta orientasi Nan berfokus pada output.
Asa masyarakat terhadap para pejabat Nan anyar dilantik pun lumayan Akbar. Publik Tak hanya menginginkan administrasi Nan Melangkah secara administratif, tetapi juga mengharapkan hadirnya Penemuan, terobosan, dan keberanian memungut keputusan ciptakan merespons berbagai persoalan Nan selama ini berperan keluhan masyarakat.
Asa itu sangat beralasan. Ketika ruang fiskal makin terbatas, rezim wilayah Tak lagi Mempunyai kemewahan ciptakan bekerja berbarengan pola rutin seperti Normal. Setiap program harus Mempunyai imbas Nan Jernih. Setiap kegiatan harus Mempunyai Faedah Nan terukur. Dan setiap anggaran Nan dibelanjakan harus Bisa memberikan evaluasi naik sebar masyarakat.
bagian dalam konteks inilah, peningkatan Pendapatan Orisinil wilayah (PAD), penguatan tata tata pemerintahan, optimalisasi pelayanan publik, hingga perbaikan kinerja BUMD berperan program Nan Tak mendapatkan diundur. rezim wilayah dituntut mencari sumber-sumber pertumbuhan anyar agar ketergantungan terhadap Biaya transfer inti mendapatkan diturunkan berangsur.
sebar pemerintahan Saiful-Firdaus, tantangan Nan dihadapi ketika ini Tak lagi sekadar menjalankan roda pemerintahan sebagaimana Baju. Nan kelebihan Krusial Ialah bagaimana mengubah keterbatasan fiskal berperan momentum ciptakan melaksanakan pembenahan, menegaskan tata tata, serta membangun administrasi Nan kelebihan adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
dikarenakan pada pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan Tak semata-mata diukur dari besarnya anggaran Nan diatur. Nan kelebihan Krusial Ialah kemampuan memunculkan solusi atas berbagai persoalan wilayah, mempercepatkan pembangunan, memperbesar kualitas pelayanan publik, dan melindungi setiap aturan presisi-presisi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di inti APBD Nan menyusut, itulah ujian sesungguhnya sebar kepemimpinan Kabupaten Katingan saat ini.
Penulis merupakan wartawan Nan berdomisili di Kasongan, Kabupaten Katingan, serta alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
