KASONGAN, INTIMNEWS.COM – raga Pengawas Pemilihan Biasa (Bawaslu) Kabupaten Katingan menegur Komisi Pemilihan Biasa (KPU) Kabupaten Katingan ciptakan menegaskan Penyelenggaraan Pemutakhiran informasi konstituen Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026.
tapak ini dinilai Krusial guna menjamin registrasi konstituen tetap akurat, mutakhir, dan Bisa menjamin hak konstitusional setiap Penduduk republik pada penyelenggaraan pemilihan maupun pemilihan mendatang.
Sebagai bentuk kontrol dan pencegahan, Bawaslu telah mengemukakan Surat Imbauan Nomor 50/PM.00.02/K.KH-06/07/2026 kepada KPU Kabupaten Katingan pada 15 Juli 2026. Imbauan tersebut berisi sejumlah ukur Krusial Nan harus sebagai perhatian internal Penyelenggaraan pemutakhiran informasi konstituen.
Koordinator Divisi legalitas, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Interaksi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Katingan, Usman Sitepu, berbisik bahwa pemutakhiran informasi konstituen merupakan pekerjaan Nan harus dijalankan secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang Penyelenggaraan pemilihan.
“informasi konstituen merupakan fondasi Primer internal penyelenggaraan pemilihan Nan demokratis. dikarenakan itu, kami mengajak KPU Kabupaten Katingan agar berikut mengerjakan pemutakhiran secara berkala, menegaskan koordinasi berbarengan seluruh instansi terkait, serta menindaklanjuti setiap perubahan informasi agar registrasi konstituen tetap akurat dan mutakhir,” ujar Usman, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, Bawaslu juga mendorong KPU ciptakan berikut mengerjakan sinkronisasi informasi berbarengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wewenang kecamatan, wewenang desa dan kelurahan, aparat keamanan, lembaga pemasyarakatan, hingga mendapatkan masukan dari masyarakat. Sinergi tersebut dinilai Krusial agar setiap perubahan keadaan konstituen meraih segera diakomodasi.
Selain itu, Bawaslu menginginkan KPU mengerjakan pencermatan terhadap informasi konstituen Nan Tak lagi memenuhi syarat, seperti konstituen meninggal Bumi, informasi ganda, pindah domisili, sebagai Personil TNI atau Polri, maupun Penduduk republik asing. Di sisi lain, konstituen mutakhir Nan telah memenuhi syarat juga harus segera dimasukkan ke internal registrasi konstituen.
Usman menegaskan, kontrol Bawaslu Tak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap tapak kerja, tetapi juga menjamin Tak Eksis Penduduk Nan kehilangan hak tentukan dikarenakan informasi Nan Tak dimutakhirkan.
“Kami semoga seluruh pihak, termasuk masyarakat, turut berpartisipasi memberikan informasi apabila terdapat perubahan informasi konstituen. berbarengan kolaborasi Nan baik, kualitas registrasi konstituen akan makin baik sehingga hak tentukan masyarakat akurat-akurat terlindungi,” katanya.
Bawaslu juga menegur agar output rekapitulasi Pemutakhiran informasi konstituen Berkelanjutan diumumkan secara dibuka melalui laman Formal maupun media sosial, sehingga masyarakat Mempunyai kesempatan memberikan tanggapan apabila Tetap terungkap kekeliruan informasi.
Melalui kontrol Nan dijalankan secara berkesinambungan, Bawaslu Kabupaten Katingan semoga Penyelenggaraan PDPB meraih terjadi tertib, transparan, akuntabel, serta menghasilkan registrasi konstituen Nan berkualitas sebagai landasan penyelenggaraan pemilihan Nan jujur, adil, dan berintegritas.
(Maulana Kawit)
