INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – rezim Provinsi (Pemprov) Kalimantan center (Kalteng) melindungi seluruh rekomendasi Majelis Perwakilan warga area (DPRD) akan sebagai bahan Penilaian hasilkan menaikkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja area (APBD).
Hal itu disampaikan bagian dalam Rapat Paripurna Ke-6 ketika Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Selasa, 14 Juli 2026.
Penjabat (Pj) Sekretaris area (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden menghadiri rapat tersebut dan membacakan sambutan Gubernur Agustiar Sabran.
bagian dalam sambutannya, Gubernur berbisik dukungan Seiring terhadap Rancangan Peraturan area (Raperda) terkait Pertanggungjawaban Penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai tahapan Krusial hasilkan menegaskan tata tata keuangan area.
“Rapat Paripurna dukungan Seiring Raperda ini dimaksudkan memberikan kepastian legalitas atas pertanggungjawaban Penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus menegaskan tata tata keuangan area Nan akuntabel, transparan, berhasil, hemat, dan sesuai berbarengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucapan Linae membacakan pidato Gubernur.
Raperda tersebut lebih sebelumnya telah melalui berbagai tahapan pembahasan. Mulai dari pemandangan Biasa fraksi-fraksi, rapat kerja komisi, hingga pembahasan Seiring raga Anggaran DPRD dan Tim Anggaran rezim area (TAPD).
Pemprov Kalteng semoga, dukungan Seiring itu Tak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai tapak hasilkan menaikkan kualitas pengelolaan keuangan area.
“Kami semoga dukungan Seiring Raperda ini Tak hanya sebagai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai momentum hasilkan berikut menaikkan kualitas pengelolaan keuangan area, sehingga manfaatnya akurat-akurat dirasakan melalui pelayanan publik Nan makin berkualitas dan pemenuhan kebutuhan Asas masyarakat,” ujarnya.
bagian dalam kesempatan itu, Pemprov juga mengutarakan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kalteng atas kerja Baju selama tahapan pembahasan Raperda, mulai dari tingkat komisi, raga Anggaran, hingga tahap dukungan Seiring.
Linae menegaskan, seluruh rekomendasi dan output Penilaian DPRD akan sebagai perhatian rezim area hasilkan membenahi Penyelenggaraan APBD pada tahun berikutnya.
“Rekomendasi dan output Penilaian Nan telah disampaikan oleh DPRD akan sebagai perhatian serta acuan distribusi kami bagian dalam menaikkan kualitas Penyelenggaraan APBD di ketika Nan akan tampak,” ucapnya.
Sesuai amanat Peraturan rezim Nomor 12 Tahun 2019, Raperda Nan telah disetujui Seiring lalu akan disampaikan kepada Kementerian bagian dalam Negeri hasilkan dievaluasi sebelum diputuskan sebagai Peraturan area Provinsi Kalteng.
Di penutup sambutan, Gubernur semoga sinergi antara rezim area dan DPRD berikut terjalin agar Penyelenggaraan APBD makin optimal dan memberikan Faedah Konkret distribusi masyarakat.
“Ke Ambang, gua tetap mengharapkan kerja Baju Nan makin berkualitas antara eksekutif dan legislatif agar Penyelenggaraan APBD pada tahun anggaran berikutnya mendapatkan Melangkah extra optimal,” pungkasnya.
