INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – rezim Provinsi (Pemprov) Kalimantan center (Kalteng) menjamin akan menindaklanjuti berbagai masukan Majelis Perwakilan warga area (DPRD) bagian dalam pembahasan Rancangan Peraturan area (Raperda) mengenai Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja area (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris area (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden, ketika menghadiri rapat gabungan komisi DPRD Seiring Tim Anggaran rezim area (TAPD) di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Selasa, 14 Juli 2026.
Linae berbisik, pembahasan Raperda menyusuri bagian dalam suasana Nan berkualitas. Menurutnya, alur tersebut menunjukkan kemitraan antara rezim area dan DPRD bagian dalam menguatkan tata tata keuangan.
“Pembahasan Rancangan Peraturan area mengenai Pertanggungjawaban Penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2025 menyusuri secara konstruktif dan dilandasi semangat kemitraan antara rezim Provinsi Kalimantan center dan DPRD,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh masukan dari raga Anggaran DPRD akan berperan bahan Penilaian distribusi rezim area.
“Berbagai masukan serta anjuran dari raga Anggaran akan kami tindak lanjuti sebagai bahan penyempurnaan,” ungkapan Linae.
Pemprov Kalteng juga semoga, seluruh tahapan pembahasan meraih tuntas sesuai jadwal. berbarengan begitu, Raperda meraih segera diputuskan berperan peraturan area.
“Kami semoga seluruh tahapan pembahasan tuntas sesuai jadwal sehingga Perda mengenai Pertanggungjawaban Penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2025 segera diputuskan sebagai Bentuk akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan area,” tegasnya.
Linae mengimbuhkan, keluaran Penilaian dari DPRD akan berperan acuan ciptakan membenahi penyusunan APBD pada tahun berikutnya.
“keluaran Penilaian dan rekomendasi pembahasan ini akan berperan bahan pembelajaran bagian dalam memperbesar kualitas perencanaan, penganggaran, dan Penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2026 agar extra tercapai, praktis, Pas sasaran, serta mendukung prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan center,” tandasnya.
lebih sebelumnya, Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2025 juga dikerjakan pada Senin, 13 Juli 2026 melalui rapat raga Anggaran DPRD Seiring TAPD.
Pada gelap harinya, keluaran pembahasan tersebut akan diajak ke Rapat Paripurna DPRD Kalteng ciptakan mendapat dukungan Seiring sebelum diputuskan sebagai peraturan area.
Editor: Andrian
