INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – kuasa Provinsi (Pemprov) Kalimantan inti (Kalteng) mendorong penggunaan bahasa Indonesia Nan baik dan akurat di lingkungan kuasa maupun swasta.
Upaya itu dijalankan melalui kegiatan Pembinaan Lembaga kuasa dan Swasta internal Pengutamaan Bahasa republik Tahun 2026 di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Selasa, 28 Juli 2026.
Kegiatan tersebut dibuka Asisten Administrasi Biasa Setda Kalteng, Sunarti. Hadir pula Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalteng, Sukardi Gau, Ketua Tim Pembinaan Bahasa dan Sastra, Rensi Sisilda, serta perwakilan perangkat wilayah dan sejumlah lembaga.
Sunarti berbisik, penggunaan bahasa Indonesia merupakan bagian Krusial internal pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga berperan identitas dan pemersatu bangsa.
“Bahasa Indonesia bukan sekadar media komunikasi, melainkan identitas bangsa, simbol persatuan, dan keliru Esa pilar kedaulatan republik Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Ia menerangkan, pengutamaan bahasa Indonesia Mempunyai Asas aturan Nan Jernih. ketentuan itu tertuang internal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan kepala negara Nomor 63 Tahun 2019, hingga Peraturan wilayah Kalimantan inti Nomor 3 Tahun 2022.
Sunarti semoga, pembinaan ini meraih menaikkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di setiap lembaga. baik internal dokumen Formal, pelayanan publik, maupun penggunaan bahasa pada papan sebutan dan media informasi.
“Melalui pembinaan Nan dijalankan secara berkelanjutan, setiap lembaga diharapkan Bisa berperan teladan internal penggunaan bahasa Indonesia Nan sesuai berbarengan kaidah,” katanya.
Fana itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalteng, Sukardi Gau berbisik, pembinaan bahasa Indonesia Tak hanya dijalankan di Bumi pendidikan. Balai Bahasa juga mendampingi berbagai instansi dan lembaga internal penerapan bahasa Indonesia Nan sesuai kaidah.
Ia mengimbuhkan, Balai Bahasa kerap memberikan keterangan Pakar internal perkara aturan. Di antaranya kasus pencemaran sebutan baik, pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta perkara lain Nan memerlukan kajian kebahasaan.
Sukardi mengevaluasi, penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tetap perlu diperkuat. dikarenakan itu, diperlukan ketentuan pelaksana, koordinasi antarlembaga, dan kontrol Nan berkelanjutan.
“Bahasa Indonesia Ialah bahasa republik sekaligus pemersatu bangsa. Kami semoga sinergi antara Balai Bahasa dan kuasa wilayah makin kokoh agar penggunaan bahasa Indonesia makin baik, tak memakai mengesampingkan pelestarian bahasa wilayah,” tutupnya.
Editor: Andrian
