INTIMNEWS.COM, KUALA PEMBUANG – Ketepatan Nomor Residu kelebihan Perhitungan Anggaran (SILPA) berperan tidak akurat Esa perhatian Primer DPRD Kabupaten Seruyan bagian dalam pembahasan Perubahan policy Biasa APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Fana (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
DPRD menginginkan rezim area menjamin Nomor SILPA Nan dituangkan bagian dalam dokumen anggaran Tak lagi menimbulkan perbedaan berbarengan keluaran pembahasan maupun kondisi keuangan area Nan sebenarnya.
Hal itu mengemuka bagian dalam rapat kerja raga Anggaran (Banggar) DPRD Seruyan Seiring Tim Anggaran rezim area (TAPD) di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Seruyan, Kamis, 10 September 2026.
Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, berbisik persoalan SILPA lebih sebelumnya telah berperan perhatian komisi-komisi DPRD, terutama Komisi B, ketika membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban area (LKPD).
bagian dalam tahapan pembahasan tersebut, DPRD menemukan adanya perbedaan Nomor SILPA antara Nan disampaikan TAPD secara lisan bagian dalam pembahasan berbarengan Nomor Nan tercantum bagian dalam dokumen anggaran.
“Catatan SILPA ini berangkat dari pembahasan mula rekan-rekan komisi. Eksis perbedaan antara Nomor Nan disampaikan TAPD ketika pembahasan berbarengan penyajian di dokumen. Namun tadi telah diklarifikasi dan dijelaskan langsung oleh Ketua TAPD,” ungkapan Zuli Eko.
Menurutnya, perbedaan tersebut harus diselesaikan melalui perbaikan dokumen. dikarenakan, SILPA merupakan komponen keuangan Nan berasal dari Residu anggaran tahun lebih sebelumnya sehingga nominalnya harus mendapatkan dipertanggungjawabkan secara Jernih.
Ia mengevaluasi Tak semestinya terdapat perbedaan penyajian Nomor bagian dalam dokumen maupun pembahasan anggaran.
“Niscaya dikoreksi, dikarenakan SILPA itu kan Residu penggunaan anggaran tahun Lampau Nan nilainya konkret, Tak mungkin nihil. Hal itulah Nan kemarin dipertanyakan oleh rekan-rekan di DPRD,” tegasnya.
Dari sisi rezim area, Plh Sekretaris area Seruyan, dr Bahrun Abbas, menyetujui bahwa penyesuaian Nomor SILPA berperan bagian dari pembahasan Perubahan APBD 2026.
Bahrun memaparkan, perubahan APBD pada prinsipnya digunakan hasilkan menyelesaikan perencanaan anggaran Nan telah diputuskan lebih sebelumnya. dikarenakan itu, sejumlah variabel bagian dalam APBD murni perlu disesuaikan berbarengan kondisi terbaru, termasuk keluaran pemeriksaan BPK RI.
“masa ini pembahasan policy Biasa Perubahan APBD 2026. Kita menyelesaikan perencanaan APBD murni berbarengan merangkai evaluasi SILPA dan variabel lainnya sesuai berbarengan Nomor riil keluaran audit BPK,” ujarnya.
Selain menjamin ketepatan Nomor SILPA, rezim area juga akan memusatkan anggaran perubahan hasilkan memenuhi belanja Nan bersifat Harus dan mengikat.
Belanja tersebut antara lain kebutuhan pegawai ASN, PPPK paruh Masa serta opsional Penghasilan Pegawai (TPP).
“Prioritas di perubahan Jernih hasilkan kegiatan Harus dan mengikat, seperti belanja pegawai ASN, PPPK paruh Masa, hingga opsional Penghasilan Pegawai atau TPP,” Jernih Bahrun.
Setelah kebutuhan belanja Harus dan mengikat terpenuhi, rezim area akan menginstruksikan ruang fiskal Nan disediakan hasilkan program pembangunan prioritas, terutama kegiatan Nan memberikan Faedah langsung sebar masyarakat.
Pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD tersebut berperan bagian dari tahapan penyempurnaan dokumen Perubahan APBD Seruyan 2026. DPRD dan rezim area Baju-Baju menegaskan pentingnya kesesuaian antara Nomor Nan tercantum bagian dalam dokumen berbarengan kondisi keuangan area Nan sebenarnya sebelum anggaran perubahan diputuskan.
Penulis: Ahmad
Editor: Andrian
